Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Muhammad Fauzi Ahmad

Dou Mbojo yang kebetulan tinggal di Malang

Perlukah Ada Provinsi di Pulau Sumbawa?

OPINI | 20 August 2013 | 14:05 Dibaca: 915   Komentar: 1   0

Perlukah ada Propinsi di Pulau Sumbawa?

Hingar bingar pembentukan daerah otonom baru/pemekaran di Pulau Sumbawa sudah lama kita dengar disertai pembentukan panitia kerja (panja) bahkan sudah melaksanakan pertemuan berupa penentuan pendapat / kongres rakyat Pulau Sumbawa tahun 2011 silam untuk mendukung berdirinya suatu propinsi di pulau Sumbawa. Sebagaimana kabar dan berita yang kita dengar, bahkan pemerintah propinsi NTB sudah menggelontorkan dana milyaran untuk proses persiapan pembentukan propinsi yang masih “misterius” ini.


Sebagai generasi yang lahir di tanah pulau Sumbawa, saya menilai adanya keinginan masyarakat untuk mendirikan propinsi sendiri sah-sah saja sepanjang demi terciptannya efektifitas, efisiensi birokrasi, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, daya dukung SDM dan SDA serta keamanan dan kemaslahatan bersama. Proses pengajuan daerah otonom baru melalui mekanisme konstitusional berupa tahapan dari pembentukan panitia kerja, penentuan pendapat rakyat, persetujuan dan rekomendasi Gubernur NTB, dan persetujuan dan rekomentasi DPRD Propinsi NTB sampai ke tingkat DPR pusat haruslah di clear kan dulu. Mengingat isu pendirian propinsi di pulau Sumbawa sudah hampir lebih kuran 10 tahun kita dengar, akan tetapi progresivitasnya masih berjalan di tempat. Kenapa kita katakan demikian, sebelum Propinsi Sulawesi Barat, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulau Riau (Kepri), bahkan yang terakhir ini Kalimantan Utara (Kaltara), sebenarnya isu pendirian propinsi di pulau Sumbawa sudah mendahului propinsi-propinsi di atas.

Propinsi di Pulau Sumbawa, sebuah gombalan politik.

Isu pemekaran propinsi di pulau Sumbawa selalu aktual dan muncul menyongsong pemilihan kepala daerah (Pilkada) NTB dan Pemilihan Umum, karena isu inilah yang paling laku untuk “jualan politik” sebagai lips service (penghias bibir) oleh para calon gubernur/wakil gubernur, dan para calon legislative kita. Gombalan-gombalan politik yang “sudah basi” semestinya kita tinggalkan dalam rangka menghindari terjebaknya rakyat dari halusinasi, ilusi yang dipertontonkan oleh elit-elit yang “sedang bermain” di wilayah lokal NTB sekarang. Saya beranggapan, proses pendirian propinsi di pulau Sumbawa belum pernah di bahas di tingkat legislatif pusat, ataupun bahkan menurut firasat saya, rekomendasi dan persetujuan dari Gubernur NTB mungkin belum ada. Mengingat, belum satu katapun kita dengar, ekspose dan pres release resmi dari lembaga legialatif pusat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ataupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pembahasan pendirian propinsi di Pulau Sumbawa. Gombalan dan janji politik murahan inilah selalu di mainkan oleh elit-elit di wilayah NTB untuk meninak-bobokan rakyat. Walhasil, rakyat di pulau Sumbawa tidur dan terlelap diiringi dengan “dongengan-dongengan” kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan yang di “khotbahkan” oleh pemimpin formal di NTB.

Berkaca pada Eksistensi Daerah Otonom Baru

Banyaknya daerah otonom baru yang “gagal” dalam mengelola birokrasi dan keuangannya menjadi evaluasi penting bagi pihak-pihak terkait di dalam menyetujui berdirinya suatu daerah. Ketidak-mampuan dalam menata birokrasi dan amburadulnya pengelolaan asset-aset Negara yang dikuasai daerah salah satu bukti kesiapan sumber daya manusia dalam menyongsong berdirinya daerah otonom baru berupa kota/kabupaten maupun propinsi masih perlu pembenahan. Sebagai contoh kasus, pemerakaran kabupaten Bima menjadi dua wilayah Kota dan Kabupaten Bima membawa implikasi serius bagi perkembangan ekonomi, politik, keamanan dan daya dukung pembangunan lainnya. Banyaknya porsi anggaran untuk belanja birokrasi/aparatur dalam APBD menjadikan kota dan kabupaten Bima hanya ritunitas dalam hal proses pembangunan. Tidak ada yang monumental yang digagas dan dikembangkan bagi pembangunan kedua daerah tersebut. Dan dalam laporan keuanganpun kedua daerah ini tidak terlepas dari status Disclaimer (tidak bisa dinilai) ataupun WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Kedua daerah yang serumpun ini menjadi salah satu contoh eksistensi daerah otonom baru diantara ratusan daerah pemekaran yang ada di Indonesia.


Saya menilai, isu pemekaran propinsi di pulau Sumbawa hanyalah sebagai suatu alat untuk membuat “kegaduhan politik” di pulau Sumbawa yang akhirnya rakyat dan pemimpin di pulau Sumbawa tidak berpikir lagi bagaimana mengembangkan daerahnya masing-masing. Waktu dan tenaga serta anggaran terbuang untuk memikirkan yang masih misterius, secepatnyalah kita semua untuk sadar dan bangun dari tidur panjang ternina-bobokan oleh gombalan politik yang datangnya hanya musiman ini. Dan kalaupun itu propinsi di pulau Sumbawa itu terwujud, hanya menambah panjang derita, nestapa rakyat dan pergolakan politik elit-elit yang sekarang “demam kekuasaan” di tanah NTB menghiasi hingar-bingar langit politik pulau Sumbawa. Dan tidak mungkin suatu saat akan terjadi perebutan kekuasaan yang mejadikan rakyat sebagai tumbal-tumbal pemekaran.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Basuri Tjahaja Purnama: 20 tahun Mendatang …

Olive Bendon | | 01 October 2014 | 06:58

Penumpang KA Minim Empati …

Agung Han | | 01 October 2014 | 04:25

Cerita Dibalik Sekeping Emas Cabang Wushu …

Choirul Huda | | 01 October 2014 | 02:11

Menulis Cerpen Itu Gampang, Mencari Peminat …

Sugiyanto Hadi | | 01 October 2014 | 03:16

Ikuti Blog Competition “Aku dan …

Kompasiana | | 30 September 2014 | 20:15


TRENDING ARTICLES

Tanpa Ibra, PSG Permalukan Barca …

Mike Reyssent | 3 jam lalu

Benefit of Doubt: Perpu dari SBY …

Budiman Tanjung | 5 jam lalu

Masalah Pilkada: Jangan Permainkan UU! …

Jimmy Haryanto | 6 jam lalu

Beraninya Kader PAN Usul Pilpres oleh MPR, …

Sahroha Lumbanraja | 6 jam lalu

Guru Pukul Siswa, Gejala Bunglonisasi …

Erwin Alwazir | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

Indonesia Tanpa Pancasila …

Fadjar Hadi | 7 jam lalu

16 Milyar Rupiah Hanya untuk Sumpah Janji …

Muhammad Nur,se | 7 jam lalu

[DAFTAR ONLINE] Kompasiana Nangkring bareng …

Kompasiana | 7 jam lalu

BKKBN dan Kompasiana Nangkring Hadir di …

Kompasiana | 7 jam lalu

Anggota DPR RI dan Gadget …

Topik Irawan | 7 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: