Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Putra Rifandi

Seorang mahasiswa, yang ingin berbagi pemikiran melalui tulisan-tulisannya | http://www.putra.rifandi.com

Sejauh Mana Pendidikan Politik yang Telah Dilakukan Parpol?

OPINI | 30 May 2013 | 08:55 Dibaca: 749   Komentar: 0   0

Semakin hari semakin lama mata segenap rakyat Indonesia disuguhkan diorama-diorama yang melibatkan dan menyangkut sepak terjang partai politik yang ada sekarang ini. Menuju sebuah perhelatan besar 2014 bukannya sebuah prestasi-prestasi yang terurai di mata masyarakat namun sebuah hal yang mengecewakan justru harus diterima oleh segenap rakyat Indonesia. Secara definisi partai politik, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” lebih lanjut lagi dalam pasal yang sama, yakni pasal 1 disebutkan sebuah definisi “Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Mencermati tentang banyaknya kasus tersandungnya oknum-oknum partai politik akan soal “duit” tentulah menjadi keprihatinan bagi masyarakat. Setidaknya adalah menjadi prioritas sebuah partai plitik untuk memberikan pembelajaran perihal pendidikan politik kepada anggotanya. Dalam hal ini, sebagaimana yang kita tahu bahwa Keuangan Partai Politik menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 pasal 34 ayat (1) bersumber dari:

a. iuran anggota;

b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan

c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam hal berapa besar dan mengapa terdapat bantuan APBN/APBD, hal ini juga telah dijelaskan dalam pasal 34 ayat (3), (3a) dan (3b), yang berbunyi :

(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

(3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat

(3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:

a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan

c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Dari sini sungguhlah jelas terdapat perhatian begitu besar dari negara agar setiap partai politik melakukan sebuah prioritas pendidikan politik bagi anggota partainya dan masyarakat hingga dukungan keuangan APBN/APBD pun dikucurkan. Kita juga tak menutup mata, dari sekian rupiah dari APBN/APBD juga terdapat uang rakyat. Sungguhlah masyarakat perlu sebuah pendidikan politik, entah itu dari partai nasionalis, agama atau idelogi yang lain. Entah itu dari Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, ataupun partai-partai lainnya.

Mata kita kembali tercengang saat Transparency International Indonesia bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat menyampaikan hasil survey nya sebagaimana dimuat dalam http://www.ti.or.id guna mengukur tingkat transparansi pendanaan partai politik.

Dalam lansirannya disebutkan bahwa “survey yang berlangsung Bulan Juni 2012 hingga April 2013 menemukan bahwa respons 9 partai politik nasional terhadap transparansi dana partai politik pada umumnya bersifat sangat kooperatif dan kooperatif. Namun demikian partai-partai dengan banyak kursi di DPR RI (Partai Demokrat dan Partai Golkar) kurang ataupun tidak kooperatif. Begitu pula PKS, partai dengan kursi sedang di DPR. Hanya PDIP, partai dengan banyak kursi di DPR yang sangat kooperatif bersama dengan partai-partai baru dan dengan kursi sedikit di DPR seperti Partai Gerindra, PAN, PKB, dan Partai Hanura. Sementara PPP bersifat kooperatif. atau jika disimpulkan hasil surveynya  secara ringkas adalah sebagai berikut :

Sangat kooperatif : PDIP, Gerindra, PAN, PKB, dan Hanura.

Kooperatif : PPP

Tidak Kooperatif : Partai Demokrat, Golkar, dan PKS

(Sumber : http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/04/16/peluncuran-indeks-transparansi-pendanaan-partai-politik) Mengapa terjadi demikian? Perihal respon transparansi dana partai harusnya disikapi dengan koperatif sebagai wujud adanya tanggungjawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Toh apa yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia didasarkan pada UU No. 2/2008 Jo UU No.2/2011 tentang Partai Politik dan UU No. 14/2008

Cukuplah sudah mata publik disuguhkan sikap dan adegan yang sama sekali tak mencerminkan pendidikan politik. Model rapat di DPR yang hanya dihadiri segelintir anggota dewan, ada yang hadir namun justru buat kesempatan nonton video porno, belum lagi mereka yang kesandung korupsi, pencucian uang, ataupun munculnya oknum-oknum anggota partai yang sering melakukan blundher dalam berstatemen.

Kalaupun memang terdapat sebuah perilaku yang salah dan tak beretika dari anggota, sebuah partai politik haruslah aktif berperan, bukan malah membela mati-matian atau berkomentar tidak jelas. Kalaupun ada yang terpaksa diseret bahkan sekelas pimpinan partai politik sekalipun tetaplah sebuah partai politik haruslah juga menghormati proses hukum yang ada. Bukan malah menuduh lembaga penegakan hukum inilah itulah.. Hal ini agar masyarakat lebih respect akan keberadaan parati politik. Jangan sampai karena hanya ulah oknum dari sebuah parpol plus dibela mati-matian oleh segenap anggota internal partainya, partai politik yang lain juga kena getahnya. Rakyat memang berhak menilai dan mengeluarkan pendapat kala sebuah partai politik melalui oknumnya yang tak lain anggotanya melakukan sebuah tindakan yang tak sepantasnya. Rakyat berhak menilai apa yang terjadi di lapangan. Mengapa?? karena salah satu sumber keuangan partai politik adalah APBN/APBD, dana dalam APBN/APBD terdapat rupiah yang berasal dari rakyat. Oleh karenanya adalah salah andaikata terdapat seorang anggota ataupun simpatisan sebuah partai yang mengatakan “kenapa harus mengomentari dan menilai partai kami? Sedangkan kami tak memungut dan tak meminta satu rupiah pun dari  uang Anda”. Katakan saja pada yang bersangkutan, “ciyus?” dan Cukuplah mengelus dada, yang bersangkutan berarti tidaklah paham sumber-sumber keuangan dalam partainya. Hemmm……Prihatin….

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Cara Unik Menyeberangkan Mobil ke Pulau …

Cahayahati (acjp) | | 16 September 2014 | 14:16

Blunder #1 Jokowi: Arsitektur Kabinet …

Shendy Adam | | 16 September 2014 | 11:14

Kenapa Narrative Text Disajikan di SMA? …

Ahmad Imam Satriya | | 16 September 2014 | 16:13

Apartemen Murah? Teliti Sebelum Membeli (5) …

Farida Chandra | | 16 September 2014 | 15:16

Ayo, Tunjukan Aksimu untuk Indonesia! …

Kompasiana | | 09 September 2014 | 16:24


TRENDING ARTICLES

Norman K Jualan Bubur, Tampangnya Lebih Hepi …

Ilyani Sudardjat | 6 jam lalu

Suparto, Penjahit Langganan Jokowi …

Niken Satyawati | 9 jam lalu

Ganggu Ahok = Ganggu Nachrowi …

Pakfigo Saja | 10 jam lalu

Kabinet Jokowi-JK Terdiri 34 Kementerian dan …

Edi Abdullah | 12 jam lalu

UU Pilkada, Ken Arok, SBY, Ahok, Prabowo …

Ninoy N Karundeng | 12 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: