Keberadaan politik militer didalam sejarah Indonesia merdeka, memiliki sejarah yang panjang. Pada masa Bung Karno, politik militer pada awal pemerintahannya masih bisa terkontrol. Kharisma Bung Karno masih teramat kuat. Sehingga tidaklah mudah bagi kaum militer untuk mendongkel kekuasaan politik sipil. Jendral Nasution dengan manuver tanknya di Istana Merdeka di bulan Oktober 1952 sudah menunjukkan “risih”nya kaum militer terhadap kepemimpinan sipil, yang dianggap tidak berdisiplin dan terlalu bertele-tele.

Pada masa kepemimpinan Pak Harto, politik kaum militer mencapai puncaknya. Dengan dibungkus Dwi Fungsi ABRI, sendi-sendi pemerintahan dikuasai oleh kaum militer sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak ada lagi ruang terbuka untuk politik kaum sipil. Pergerakan kaum sipil mengalami kekalahan telak ketika, PKI, sebagai salah satu kekuatan politik sipil terberangus. Kaum militer yang mengetahui besarnya kekuatan ini dengan segera menumpas habis kekuatan sipil yang salah langkah ini. Terperangkap ataupun tidak kekuatan politik sipil telahlah habis di tahun 1965. Dan keberadaan para militer ini membuat suasana perpolitikan di Indonesia menjadi kaku dan tunduk pada hirarki. Komandan selalu benar dan setiap keputusan komandan haruslah dihormati dan dilaksanakan. Kedisiplinan politik kaum militer ini harus kita akui lebih baik dari para politisi sipil.

Di era yang disebut Era Reformasi, akibat terlalu lamanya politisi militer berkuasa, kegiatan para militer itu mulai dibatasi. Tetapi institusi TNI tidak lah mandek untuk melahirkan kepemimpinan yang berkualitas dan itu terbukti dengan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia sampai dua periode. Dimasa pemerintahannya memang tidak kita jumpai lagi gaya politik kaum militer yang kaku, yang kita temui gaya politik yang cair dan lamban khas politisi sipil, mungkin ini juga ditinjau dari latar belakang SBY yang bukan merupakan orang lapangan tulen.

Sampai sekarang gaya kepemimipinan militer atau pemimpin yang berlatar belakang militer masih disukai rakyat. Entah itu kita terlalu lama dipimpin sang Jendral Besar atau karena faktor ketegasan dan keberanian yang merupakan ciri utama, yang diharapkan, dari pemimpin yang berlatar belakang militer (walaupun itu tidak kita temukan di dalam diri SBY – tetapi masih terlihat dalam gaya kepemimpinannya di Partai Demokrat).

Dan dalam bursa Presiden 2014, nama Prabowo masih menjadi pilihan utama dibandingkan para poltisi sipil seperti Hatta Rajasa, Aburizal Bakrie, ataupun Megawati. Dan kans Prabowo untuk menjadi presiden mendatang sangatlah kuat. Dia seperti punya semuanya kharisma, kekuatan ekonomi dan ketegasan yang diimpikan rakyat. Hal yang mungkin dapat menjegalnya adalah masalah penculikan aktivis, Mei 1998, dan faktor orang tuanya begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan pendukung PRRI yang disupport oleh CIA.

Jendral Wiranto yang sekarang mendapat dukungan kuat dari taipan media Harry Tanoe juga menunjukkan hegemoni politik kaum militer di Pemilu 2014. Memang dalam dua pemilu terakhir namanya kurang bersinar, tapi dengan dukungan media, kemungkinan popularitas dari Jendral Wiranto bisa terdongkrak. Bahkan kaum militer yang belum begitu terbukti kepemimpinannya seperti sebut saja Jendral Pramono Edhie bisa meramaikan bursa pemilihan Presiden 2014.

Siapa pemimpin kalangan sipil yang bisa menjegal sepak terjang para politisi militer ini ? Ketiga nama yang disebut diatas tidaklah begitu kuat untuk menahan derasnya sepak terjang para tentara ini. Mungkin hanya popularitas dan sikap egaliter dari Jokowi, sebagai salah satu kekuatan tokoh sipil, yang bisa meredam laju kekuatan mesin militer ini. Tetapi sepertinya kepemimpinan Jokowi harus diuji dulu dalam membangun Jakarta, yang sampai sekarang belum terlihat jelas pola dan arahnya.

Jadi bersiaplah para politisi sipil dan rakyat Indonesia menantikan perang bintang di Pemilu 2014.

Sekedar Opini….