Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Ibnu Dawam Aziz

pensiunsn PNS hanya ingin selalu dapat berbuat yang dipandang ada manfaatnya , untuk diri,keluarga dan selengkapnya

Penangkapan Akil Muhtar, Membuka Cakrawala Pandang bahwa selama Ini Kinerja MK Dipertanyakan

OPINI | 08 October 2013 | 09:46 Dibaca: 610   Komentar: 4   2

13811994161664907174

Gambar Kreasi Pribadi. Sumber  :infokorupsi.com; www.akilmochtar.com; fathuddien.wordpress.com; www.hukumonline.com

Maraknya kasus sengketa PILKADA yang banyak diwarnai oleh berbagai masalah pelanggaran terhadap berbagai Peraturan tentang Pemilihan Kepala Daerah, layakkah dibawa ke Mahkamah Konstitusi ?

Pasal 24/C UUD 45 ayat 1 , mengamanatkan :

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara pasal tersebut didahului oleh Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Dari hal yang tampak diatas, menunjukkan dengan jelas bahwa segala produk keputusan KPU dan KPUD adalah sebuah Produk Hukum yang ada dibawah Undang-Undang yang penyelesainnya adalah ada dalam kewenangan Mahkamah Agung sesuai amanah Konstitusi. Sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi ada dalam pengujian UU Pemilu terhadap UUD yang justru selama ini TIDAK DILAKUKAN seperti salah satunya adalah Pemilihan Presiden dilakukan dalam dua putaran . Dalam UUD 45 TIDAK DIKENAL adanya Pemilihan Presiden dua putaran seperti diamanatkan UUD 45 Pasal 6A ayat 4.

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasangan yang memperoleh, suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Mengapa dalam praktik hampir semua sengketa PILKADA diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi ?

Benarkah Produk Hukum yang berkaitan dengan masalah PILKADA adalah terkait langsung dengan Konstitusi?

Masalah inilah yang harus dikaji ulang, Mahkamah Konstitusi adalah satu Lembaga yang merupakan bagian dari sebuah Lembaga Tinggi Negara ( Mahkamah Agung ) yang diberi kewenangan khusus oleh Konstitusi untuk menguji ulang semua produk Undang-Undang ( Bersifat Nasional ) yang berkaitan langsung dengan Produk UU tersebut terhadap UUD . Kewenangan sebuah Lembaga Negara berdasarkan sebuah Undang-Undang yang bertubrukan atau tumpang tindih kepentingan dengan Lembaga Negara lainnya yang juga dilaksanakan berdasarkan sebuah Undang-Undang, atau hasil produk hukum berupa Undang-Undang yang melanggar kepentingan Warga Negara yang dilindungi UUD. Bukankah ini adalah wilayah Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya ?

Frasa yang terkandung dalam kalimat dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Itu tidak berarti bahwa semua sengketa PILKADA yang tidak berkait langsung dengan Undang-Undang Pemilu dan yang tidak mempunyai relevansi terhadap adanya pelanggaran terhadap Konstitusi yang bersifat Nasional layak diselesaikan dalam Mahkamah Konstitusi.

Sengketa Pilkada yang terjadi karena kesengajaan baik oleh aparat Pemerintahan, Oknum Partai Politik maupun calon Kepala Daerah yang terbukti melakukan berbagai kecurangan, baik itu penggelembungan suara, penghitungan suara maupun perubahan/manipulasi surat suara termasuk didalamnya Money Politik dan berbagai trik-trik pemenangan yang menyimpang, yang berakibat pada dirugikannya pihak lain atau hak warga Negara, itu adalah perkara kriminal semata.

Maka Frasa yang terkandung dalam kalimat dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Menjadi relevan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi bila perselisihan tentang hasil Pemilihan umum itu akan berakibat langsung dengan terhalangnya pelaksanaan Konstitusi, yaitu yang berkaitan dengan sengketa hasil Pemilihan Presiden/Wk. Presiden serta Hasil Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dapat berdampak pada adanya ancaman kekosongan sebuah Lembaga Tinggi Negara yang diamanatkan oleh Konstitusi.

Alasan bahwa Keberadaan Pemerintahan di Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah merupakan amanah Konstitusi sehingga harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang tertuang pada :

UUD 45 Pasal 18 ayat :

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Menyangkut frasa pada kata pemilihan umum ayat ini dimana pelaksanaan Pemilihan anggota DPRD menyatu dan tak terpisahkan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum memilih anggota DPR maka penyelesaiannya juga menyatu dan tak terpisahkan dengan sengketa Pemilihan Umum.

Akan tetapi untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan tegas amanah Konstitusi menyebutkan : dalam ayat 4 pasal yang sama :

(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Sama sekali tidak ada frasa yang membawa PILKADA adalah bagian dari pengertian PEMILIHAN UMUM yang menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi .

Mengapa sengketa PILKADA penyelesaiannya harus oleh Mahkamah Konstitusi ?

Berdasarkan tinjauan diatas, maka wilayah sengketa PILKADA sebenarnya bukan wilayah Mahkamah Konstitusi dan apa bila ada aturan baik itu berupa Undang-Undang maupun apalagi hanya sebuah Peraturan –Pemerintah atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa sengketa PILKADA menjadi kewenagan MK, maka Produk perundangan yang bertentangan dengan UUD itu yang harus dibatalkan.

Tanpa melupakan sifat dari penyelesaian masalah Pemilihan Umum maupun PILKADA yang sangat dibatasi waktu yang relatif singkat karena HARUS SEGERA DISELESAIKAN dalam hitungan hari sedangkan Proses Peradilan pada Mahkamah Agung bisa berjalan sampai bertahun-tahun, itu tidak berarti bahwa penyelesaian PILKADA layak dipindahkan kewenangannya kedalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dengan sengaja melanggar amanah UUD.

Jalan keluar :

Berkaca pada keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang keberadaannya tidak diamanahkan secara langsung dalam UUD 45, akan tetapi berjalan dengan tidak meninggalkan amanah Konstitusi yang tetap bernaung dan tak terpisahkan dengan Kekuasaan Kehakiman yang ada pada Mahkamah Agung, maka yang paling ideal adalah dibentuknya Komisi Penyelesaian Sengketa PILKADA yang kewenagannya terbatas pada permasalahan yang belum melakat pada Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan amanah UUD.

Maka jangan heran bahwa Sengketa PILKADA yang membawa banyak kepentingan modal untuk mengendalikan kekuasaan di Daerah akan berusaha dengan segala cara untuk masuk melakukan intervensi terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya tidak perlu menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Adalah sangat wajar bila ada pendapat yang mengatakan PILKADA = ATM bagi aparat Mahkamah Konstitusi .

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Pesona Pasar Legi Kotagede: Kerukunan …

Sulfiza Ariska | | 19 December 2014 | 17:43

Jangan Mau Mengajar Mahasiswa …

Giri Lumakto | | 20 December 2014 | 00:33

(Maaf) Ngupil Pun Ada Etikanya …

Find Leilla | | 19 December 2014 | 14:04

Sang Penabuh Kabar …

Muhammad Armand | | 19 December 2014 | 10:18

Kompasiana Drive&Ride: “Tantangan …

Kompasiana | | 16 December 2014 | 17:35


TRENDING ARTICLES

Mau Lihat Orang Jepang Panik Antri Bensin? …

Weedy Koshino | 8 jam lalu

Talangi Lapindo, Trik Jokowi Jinakan …

Relly Jehato | 9 jam lalu

Mengapa Fuad Harus di Dor Sampai Tewas? …

Ibnu Purna | 10 jam lalu

Kenapa Steve Jobs Larang Anaknya Bermain …

Wahyu Triasmara | 11 jam lalu

Media Online, “Pelahap Isu Hoax” …

Ajinatha | 12 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: