Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Kupret El-kazhiem

Pelarian, Pengangguran, Soliter, Serabutan, Penduduk Bumi

Aksi Sok Jago Munarman, FPI, dan Darurat Undang-undang Ormas

HL | 28 June 2013 | 13:31 Dibaca: 4262   Komentar: 98   34

13724268381264765976

Ilustrasi/Admin (KOMPAS.com)

Munarman kemudian mengibas-ngibaskan dua lembar kertas yang ia pegang di depan mukanya. Saat itulah suasana memanas. “Lalu saya bilang ke Munarman, ‘Munarman dengar, kasih saya kesempatan. Data yang saya pakai tidak sama dengan yang kamu pakai.’ Saya lalu angkat telunjuk dan bilang ‘Dengarkan’. Saat itulah dia ambil tehnya dan disiramkan ke muka saya,” ujar Tamrin.

Tamrin mengatakan mereka berdua berargumen meskipun kamera langsung dimatikan setelah insiden penyiraman teh tersebut. Ketika itu, istri Tamrin pun langsung menelepon dirinya sambil menangis karena tidak terima melihat Tamrin dipermalukan. Tapi Tamrin menenangkan istrinya. “Yang mempermalukan diri dan organisasinya adalah Munarman sebagai Jubir FPI. Biar publik yang menilai,” kata Tamrin.

Demikian penggalan kronologis penyiraman air teh Munaman kepada sosiolog Tamrin yang bisa Anda saksikan videonya di Youtube dan juga keterangannya di berbagai media elektronik.

Dalam suatu acara Forum Sugeng Suryadi di TVRI, pernah ada seorang nara sumber yang membicarakan soal sok jago, atau dalam istilah amriknya yang dipadankan dengan istilah Jinggoism (meski diakui kurang tepat). Waktu itu pembahasannya sebenarnya berkenaan dengan aksi main hakim sendiri oknum TNI di Lapas Cebongan. Sok jago adalah gejala atau sindrom yang sudah mewabah di sosial masyarakat Indonesia, dan ujung-ujungnya adalah bahwa tiap konflik atau persoalan bangsa harus diselesaikan melalui jalur kekerasan.

Ada banyak faktor yang menyebabkan orang-orang bertindak sok jago, salah satunya adalah kefrustasian mendalam dan mengendap. Oleh karena itu, ketika polisi berencana untuk melarang ormas melakukan sweeping di bulan Ramadhan, Munarman dan juga FPI sepertinya merasa bahwa kegiatan rutin mereka dibatasi negara. Sementara itu, mereka berdalih bahwa kegiatan sweeping tersebut ada payung hukumnya. Selain karena dilarang sweeping, bisa jadi mereka demikian frustasi melihat kemaksiatan yang mereka anggap menodai bulan suci dan hati umat Islam tidak diberantas habis pihak kepolisian sebagai perangkat dan aparat hukum negara.

Sangat mencengangkan memang dan pastinya aksi spontanitas menyiram teh kepada seseorang di ruang publik, apalagi dalam acara diskusi adalah ciri bahwa bangsa kita memang mencapai tahapan sok jago akut. Perdebatan diselesaikan dengan arogansi, permasalahan dituntaskan dengan kekerasan. Gejala ini bahkan dialami oleh anak-anak kecil. Belum lama ini kita juga mendengar seorang bocah digorok temannya gara-gara cuma menolak diajak bermain.

Sedari kecil bangsa ini tidak diajari bagaimana berdiskusi dan berargumen secara kritis tanpa melibatkan baku hantam. Barangkali kita sering mendengar di lingkungan sendiri, anak-anak yang beradu mulut lalu berkata, “Udah berantem aja. Ayo lawan gua.” dan ternyata disupport oleh orang dewasanya. Pantaslah apabila manusia-manusia dewasa Indonesia kemudian terdidik untuk mendahulukan urusan “tangan” dan urusan lain belakangan. Tidak cuma di jalanan, di kalangan akademisi pun tidak jauh berbeda. Mahasiswa-mahasiswa yang seyogyanya milisi intelektual yang menajamkan pemikiran, nalar dan argumentasi, rela mengangkat senjata karena hal sepele.

Bagaimana jika fenomena sok jagoan ini mengelompok dalam suatu gerakan berbentuk ormas? Mungkin di televisi cuma teh, tapi di jalanan mereka bisa mengganti dengan pentungan. Padahal, menurut undang-undang di negara ini, cuma aparat negara yang disahkan menggunakan kekerasan atas kondisi tertentu terhadap warga sipil. Karena itu dalam diskusi forum Sugeng Suryadi tersebut, menurut nara sumber, dalam ketatanegaraan aparat negara seperti polisi dan TNI tidak punya HAM disebabkan cuma mereka satu-satunya institusi yang sah menggunakan cara kekerasan (tentunya dengan berbagai prosedur, standar, dan catatan tertentu). Berbeda jika sesama warga sipil melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil lainnya, apalagi dilandasi alasan khusus yang cuma diterima keabsahannya di dalam komunitas internal itu saja.

Maka perlunya undang-undang ormas selain untuk mengukuhkan ideologi negara yaitu Pancasila dan konstitusi negara UUD 45, seharusnya adalah untuk mengatur serta menanggulangi jika terjadi bentuk-bentuk kekerasan baik yang verbal sampai tindakan terhadap sesama warga sipil di ruang publik. Sangat disayangkan jika parpol-parpol di DPR justru menunda pengesahan RUU Ormas. Mungkin karena parpol-parpol sendiri punya sayap gerakan politik berbentuk ormas, atau bisa jadi ada pertalian kuasa antara parpol dan ormas. Padahal undang-undang tersebut sangat diperlukan, tapi mengapa kemudian yang muncul adalah tudingan “kembali ke zaman Orba”, sedangkan di era demokrasi sekarang ini masyarakat sangat bisa melakukan Judicial Review terhadap suatu undang-undang dan bebas mengkritiknya. Apakah ormas-ormas itu ketakutan atau agar mereka bisa tetap bertingkah sok jagoan?



 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Melongok Dapur Produksi Pesawat Boeing …

Bonekpalsu | | 20 December 2014 | 07:30

Merenungkan Sungai dalam Mimpi Poros Maritim …

Subronto Aji | | 20 December 2014 | 09:46

Ayo Tulis Ceritamu untuk Indonesia Sehat! …

Kompasiana | | 25 November 2014 | 21:46

Ckckc… Capung Ini Harganya 48 Juta …

Muslihudin El Hasan... | | 20 December 2014 | 05:13

Tulis Ceritamu Membangun Percaya Diri Lewat …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 14:07


TRENDING ARTICLES

Presiden Jokowi-Wapres JK Atasi Korban …

Musni Umar | 6 jam lalu

Dihina “Kampret”, Pilot Garuda …

Felix | 6 jam lalu

Salahkah Menteri Rini Menjual Gedung BUMN? …

Daniel Setiawan | 7 jam lalu

Hati Lembut Jokowi Atas Manuver Ical …

Mas Wahyu | 8 jam lalu

Hebat, Pemerintah Sanggup Beli Lumpur …

Erwin Alwazir | 12 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: