Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Nasrulloh Mu

Hidup mu bukan untuk mu, tapi untuk yang Maha Hidup. Anak Kampung Yang Tinggal Di selengkapnya

KPK ‘Pusing’ dengan PKS

OPINI | 21 March 2013 | 10:04 Dibaca: 13088   Komentar: 71   12

Luthfi Hasan Ishaq (LHI) sudah terlanjur ditangkap dan dijadikan tersangka dalam dugaan kasus suap import sapi. Tapi bagaimana membuktikannya ? Sepertinya ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa diselesaikan oleh KPK.

Kalau dituduh menerima suap ? LHI belum dan tidak menerima uang suap yang katanya akan diberikan kepadanya. Bila dituduh ada bukti percakapan antara LHI dengan Mentan, dimana pembicaraan itu diduga bisa mempengaruhi Mentan ternyata dibantah sendiri oleh Abraham Samad.

Soal isi pertemuan medan, yang diduga awalnya sebagai  kesepakatan soal suap import sapi ternyata isinya hanya adu data tentang ketersediaan sapi di dalam negeri.  Jadi apa ya.. alasan untuk membenarkan LHI dijadikan tersangka dan dipenjara ?

Kalau kaitannya dengan kewenangan, disangka mempengaruhi Mentan karena kewenangannya. LHI bukan anggota DPR  yang membidangi pertanian jadi tidak bisa dianggap menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.

Kalau disangka adanya dugaan kerugian Negara, bukankah Mentan sudah menyatakan bahwa tidak ada perubahan kuota import sapi. Keputusan import sapi pun harus berkoordinasi dengan lintas departemen dimana Menko Ekonomi yang mengambil keputusannya.

Oleh karena itu, tiba-tiba saja Taufik Ridha, Sekjen PKS, dipanggil ke KPK hanya untuk meminta penjelasan tentang AD/ART PKS. Baru kali ini, terdengar KPK mememinta AD/ART sebuah lembaga bukan negara atau bukan milik negara dalam penyelidikan kasus-kasus korupsi.

Lalu, apa hubungannya AD/ART sebuah lembaga non negara dan bukan milik negara dengan KPK ? padahal AD/ART merupakan aturan main sebuah organisasi itu sendiri ?

Bila PKS merupakan lembaga Negara atau milik Negara maka wajar saja bila KPK meminta penjelasan tentang AD/ART sebuah organisasi karena yang dicari oleh KPK adalah kerugian Negara atau perbuatan melawan hukum yang ditetapkan oleh Negara.

Namun PKS merupakan lembaga non negara dan milik negara, sehingga  AD/ART merupakan aturan main sebuah organisasi, maka yang menghukum anggota organisasi adalah sebuah badan atau lembaga yang dibentuk oleh organisasi tersebut untuk menghukum anggotannya.

Bila LHI salah secara organisasi, bukankah LHI sudah mengundurkan diri dari Presiden PKS dan sudah digantikan oleh Presiden yang baru ?

Memang unik perjalanan kasus dugaan suap import  sapi ini.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Melukis Malam di Bawah Lansekap Cakrawala …

Dhanang Dhave | | 21 October 2014 | 13:50

Kisah Setahun Jadi Kompasianer of the Year …

Yusran Darmawan | | 21 October 2014 | 11:59

[ONLINE VOTING] Ayo, Dukung Kompasianer …

Kompasiana | | 16 October 2014 | 14:46

Merencanakan Anggaran untuk Pesta Pernikahan …

Cahyadi Takariawan | | 21 October 2014 | 10:02

Ayo, Tunjukkan Aksimu untuk Indonesia! …

Kompasiana | | 09 September 2014 | 16:24


TRENDING ARTICLES

Sttt… Bos Kompasiana Beraksi di …

Dodi Mawardi | 5 jam lalu

Film Lucy Sebaiknya Dilarang! …

Ahmad Imam Satriya | 8 jam lalu

20 Oktober yang Lucu, Unik dan Haru …

Alan Budiman | 9 jam lalu

Tangisan Salim Said & Jokowi’s …

Iwan Permadi | 11 jam lalu

Off to Jogja! …

Kilian Reil | 13 jam lalu


HIGHLIGHT

Saat Angin Kencang, Ini Teknik Menyetir …

Sultan As-sidiq | 7 jam lalu

Golkar Jeli Memilih Komisi di DPR …

Hendra Budiman | 7 jam lalu

Rekor MURI Jokowi …

Agus Oloan | 8 jam lalu

Cerpenku: Perempuan Berkerudung Jingga …

Dewi Sumardi | 8 jam lalu

Kecurangan Pihak Bank dan Airline Dalam …

Octavia Eka | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: