Back to Kompasiana
Artikel

Hukum

Nasrulloh Mu

Hidup mu bukan untuk mu, tapi untuk yang Maha Hidup. Anak Kampung Yang Tinggal Di selengkapnya

KPK ‘Pusing’ dengan PKS

OPINI | 21 March 2013 | 10:04 Dibaca: 13087   Komentar: 71   12

Luthfi Hasan Ishaq (LHI) sudah terlanjur ditangkap dan dijadikan tersangka dalam dugaan kasus suap import sapi. Tapi bagaimana membuktikannya ? Sepertinya ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa diselesaikan oleh KPK.

Kalau dituduh menerima suap ? LHI belum dan tidak menerima uang suap yang katanya akan diberikan kepadanya. Bila dituduh ada bukti percakapan antara LHI dengan Mentan, dimana pembicaraan itu diduga bisa mempengaruhi Mentan ternyata dibantah sendiri oleh Abraham Samad.

Soal isi pertemuan medan, yang diduga awalnya sebagai  kesepakatan soal suap import sapi ternyata isinya hanya adu data tentang ketersediaan sapi di dalam negeri.  Jadi apa ya.. alasan untuk membenarkan LHI dijadikan tersangka dan dipenjara ?

Kalau kaitannya dengan kewenangan, disangka mempengaruhi Mentan karena kewenangannya. LHI bukan anggota DPR  yang membidangi pertanian jadi tidak bisa dianggap menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.

Kalau disangka adanya dugaan kerugian Negara, bukankah Mentan sudah menyatakan bahwa tidak ada perubahan kuota import sapi. Keputusan import sapi pun harus berkoordinasi dengan lintas departemen dimana Menko Ekonomi yang mengambil keputusannya.

Oleh karena itu, tiba-tiba saja Taufik Ridha, Sekjen PKS, dipanggil ke KPK hanya untuk meminta penjelasan tentang AD/ART PKS. Baru kali ini, terdengar KPK mememinta AD/ART sebuah lembaga bukan negara atau bukan milik negara dalam penyelidikan kasus-kasus korupsi.

Lalu, apa hubungannya AD/ART sebuah lembaga non negara dan bukan milik negara dengan KPK ? padahal AD/ART merupakan aturan main sebuah organisasi itu sendiri ?

Bila PKS merupakan lembaga Negara atau milik Negara maka wajar saja bila KPK meminta penjelasan tentang AD/ART sebuah organisasi karena yang dicari oleh KPK adalah kerugian Negara atau perbuatan melawan hukum yang ditetapkan oleh Negara.

Namun PKS merupakan lembaga non negara dan milik negara, sehingga  AD/ART merupakan aturan main sebuah organisasi, maka yang menghukum anggota organisasi adalah sebuah badan atau lembaga yang dibentuk oleh organisasi tersebut untuk menghukum anggotannya.

Bila LHI salah secara organisasi, bukankah LHI sudah mengundurkan diri dari Presiden PKS dan sudah digantikan oleh Presiden yang baru ?

Memang unik perjalanan kasus dugaan suap import  sapi ini.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Inilah 5 Butir Penting Putusan MK atas …

Rullysyah | | 21 August 2014 | 17:49

MK Nilai Alat Bukti dari Kotak Suara …

Politik14 | | 21 August 2014 | 15:12

Penulis Fiksiana Community Persembahkan …

Benny Rhamdani | | 21 August 2014 | 11:53

Meriahnya Kirab Seni Pembukaan @FKY26 …

Arif L Hakim | | 21 August 2014 | 11:20

Haruskah Semua Pihak Menerima Putusan MK? …

Kompasiana | | 21 August 2014 | 10:31


TRENDING ARTICLES

Dear Pak Prabowo, Would You be Our Hero? …

Dewi Meisari Haryan... | 3 jam lalu

Kereta Kuda Arjuna Tak Gentar Melawan Water …

Jonatan Sara | 4 jam lalu

Dahlan Iskan, “Minggir Dulu Mas, Ada …

Ina Purmini | 5 jam lalu

Intip-intip Pesaing Timnas U-19: Uzbekistan …

Achmad Suwefi | 7 jam lalu

Saya yang Memburu Dahlan Iskan! …

Poempida Hidayatull... | 10 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: