Kalau membaca berita tentang perkembangan Pansus Century, beritanya simpang siur, disatu sisi katanya ada pelanggaran hukum, disisi lain mengatakan lembaga yang terkait seperti BPK dan PPATK dengan penyediaan data yang dibutuhkan masih menemui kesulitan dalam pengumpulannya.

Kalau data aliran dana Bnak Century belum lengkap, kesimpulannya tentu tidak akan lengkap.  DPR adalah lembaga politik, ada tidaknya pelanggaran hukum tentunya menjadi wewenang penegak hukum.  Artinya  adanya kepastian hukum masih memerlukan proses dan ini menggambarkan bahwa kesimpulan pansus tersebut sebetulnya belum ada maknanya.

Seperti halnya jika kita ingat pada saat pencalonan Boediono, semua anggota koalisi menentang yang akhirnya menunduk. Demikian juga dengan penolakan terhadap Golkar yang akan bergabung dalam koalisi, akhirnya juga semua menunduk tak ada yang menentang.

Apakah sikap partai pendukung koalisi masih sama seperti pada saat menjelang pilpres ?.  Dilihat dari fenomena yang berkembang agaknya  pansus akan dipakai sebagai alat bargaining.

Dengan melihat fenomena politik yang berkembang saat ini, sesungguhnya sangat terlihat kepentingan partai dalam kekuasaan daripada kepentingan rakyatnya.  Yang menyangkut kepentingan rakyat seperti dananya yang masih belum jelas penyelesaiannya justru diabaikan. Proses hukum itu akan makin membuat hak nasabah itu makin jauh dari penyelesaiannya. Sebab, pengembalian dana nasabah itu bukanlah melalui proses hukum tetapi harus melalui proses politik.

Persetujuan anggaran ada ditangan DPR, namun jika kita lihat kesimpulan yang dibuat pansus, sama sekali tidak menyinggung pengembalian dana masyarakat tersebut. 

Semua dapat berbicara maupun membuat kesimpulan, inilah yang dilakukan para wakil rakyat  yang dapat kita saksikan. Bagaimana realisasinya, mungkin hanya kesimpulan itulah hasilnya, tidak akan ada tindak lanjut yang konkrit yang betul2 memihak rakyat.

Ada rencana memperpanjang kerja pansus, dari apa yang dihasilkan pansus,  rasanya percuma perpanjangan tersebut kecuali adanya tambahan honor.  Namun banyak yang tidak kecewa dengan hasil kerja pansus karena banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya alias Golput. Jika cara kerja wakil rakyat tetap seperti ini, masyarakat kehilangan kepercayaan, kemungkinan Golput akan lebih meningkat lagi. Artinya, politik negeri ini tidak pernah akan stabil karena parlemen jalanan akan makin lebih marak lagi.

Makin hari makin membosankan, rakyat banyak disuguhi omong kosong yang makin hari makin kelihatan kosongnya. Daripada banyak omong kosong, lebih baik turun kedesa2, rakyat sudah mulai makan gaplek tapi menerima keadaan tersebut sebagai nasibnya. Mungkin mereka lebih baik menerima kedaan ketimbang mengadu kepada wakilnya.